HINGGA batas akhir pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, Jumat (21/4), tingkat kepatuhan wajib pajak Sulawesi Selatan tercatat sebesar 72,6%.
Menurut Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (DJP Sulselbartra) Aris Bamba, jumlah tersebut berasal dari total target wajib pajak sebanyak 680 ribu. Tapi yang melaporkan baru 493 ribu lebih.
''Itu data pada 20 April dan masih mungkin bertambah, mengingat pelaporan dibuka hingga malam ini,'' tutur Aris.
Karenanya DJP Sulselbartra mengisyaratkan bakal melakukan penyanderaan sejumlah wajib pajak nakal di wilayanya dalam waktu dekat. Mereka yang disandera merupakan pengusaha penunggak pajak dengan jumlah besar, meski tidak disebutkan lebih lanjut nominalnya.
Aris menegaskan, sandera merupakan bentuk tindakan tegas Ditjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak patuh. Tindakan tersebut merupakan langkah akhir setelah upaya penagihan paksa.
''Sebelum Ramadan kita sandera kalau tidak kunjung membayar kewajibannya. Ini bentuk penegakan hukum setelah berakhirnya tax amnesty, yang berarti semua ketetapan kembali berlaku normal,'' seru Aris.
Aris menjelaskan, sandera dilakukan sampai wajib pajak bersangkutan melunasi tunggakannya. Pada 2016 DJP Sulselbartra menerapkan tindakan sandera terhadap satu orang wajib pajak berlatar belakang pengusaha, selama satu hari.
Pihak DJP mengaku telah menelusuri rekam jejak para wajib pajak yang terancam disandera. Mereka disebut punya harta yang cukup, tapi tidak membayar pajak. Pembayaran pajak juga tidak akan berdampak pada aktivitas mereka.
''Yang perlu dicatat, DJP tidak akan pernah menyandera orang yang tidak punya apa-apa. Kita sudah hitung kemampuannya. Kami juga bukan bermaksud mengincar, karena istilah itu kurang etis. Ini cuma bentuk penegakan aturan,'' lanjut Aris.
http://mediaindonesia.com/news/read/101744/kepatuhan-wajib-pajak-di-sulsel-mencapai-72-6/2017-04-21#sthash.tilA2Wc7.dpuf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar