Jangan Biarkan Wajib Pajak Nakal, ini Resikonya

Komisi II DPRD Banjarbaru baru saja menggelar rapat kerja bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Diharapkan, target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp175 miliar bisa dilampaui. 

 

"BP2RD yakin mampu melampaui angka itu. Kenapa mereka bisa yakin? Karena masih banyak sumber-sumber pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal," kata Sekretaris Komisi II Muhammad Ikhsan, kemarin (7/2). 

Banjarbaru praktis mengandalkan pendapatan dari sektor perdagangan barang dan jasa. Berbeda dengan kabupaten lain, di sini tak ada sumber daya alam yang bisa dikeruk. Salah satu yang diincar pemko adalah sektor rumah makan dan restoran. 

Selama ini, pajak restoran hanya dibebankan pada konsumen. "Pajak 10 persen per porsi itu dibebankan pada pembeli. Mestinya si pemilik restoran juga menanggung pajak," imbuh Anggota Fraksi Perubahan tersebut. 

Ada dua usulan yang disampaikan Komisi II. Pertama, harus ada uji petik ke tempat-tempat yang potensial mendatangkan pendapatan, tapi selama ini setorannya ke kas daerah tak pernah menggembirakan. 

Pasalnya, ada rumah makan atau restoran yang secara kasat mata ramai pengunjung. Tapi saat melaporkan pendapatannya malah kecil sekali. "Contoh, ada rumah makan yang melaporkan hanya 30 struk per bulan. Aduh, bohongnya kok keterlaluan sekali," ujarnya sembari tertawa. 

Kedua, pemko harus tegas menjatuhkan sanksi ketika ada wajib pajak yang nakal. Ini demi rasa keadilan. Jangan sampai wajib pajak yang sudah taat, merasa sakit hati lantaran melihat wajib pajak lainnya melenggang dengan nyaman meskipun melanggar aturan main. 

"Selama ini kan kita jarang melihat ada wajib pajak yang dijatuhi sanksi. Padahal ancaman sanksi-sanksi itu sudah ada di peraturan daerah. Tinggal diterapkan," pungkas politisi Hanura tersebut.

http://kalsel.prokal.co/read/news/7740-jangan-biarkan-wajib-pajak-nakal-ini-resikonya.html